Pertemuan silaturahmi antara sejumlah organisasi masyarakat, elemen masyarakat, awak media dan pihak Nazhir Masjid Agung Bandung pada Selasa 11 Agustus 2026 yang bertempat di Restoran ABG NENES, Jl. Aceh No. 51, Sumur Bandung, Kota Bandung.
ZONASIONAL , BANDUNG – Keberlangsungan pengelolaan Masjid Agung Bandung menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul perubahan pola dukungan biaya operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di tengah kebutuhan operasional yang tetap berjalan dan persoalan kondisi fisik bangunan, masyarakat mendorong seluruh pihak duduk bersama mencari solusi yang berkelanjutan.
Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi antara sejumlah organisasi masyarakat, elemen masyarakat, awak media dan pihak Nazhir Masjid Agung Bandung pada Selasa 11 Agustus 2026 yang bertempat di Restoran ABG NENES, Jl. Aceh No. 51, Sumur Bandung, Kota Bandung.
Pertemuan yang difasilitasi Umar Komarudin itu membahas sejumlah persoalan, mulai dari amanah wakaf, pengelolaan masjid, kebutuhan operasional, kondisi bangunan hingga kemungkinan langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan fungsi Masjid Agung Bandung.
Sejumlah elemen yang hadir di antaranya LSM GMBI, Pemuda Pancasila, BBC, AMS, Pandawa serta perwakilan Nazhir Masjid Agung Bandung, Rudi dan Robi.
Umar Komarudin menegaskan, forum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang salah atau benar. Menurutnya, Masjid Agung Bandung memiliki nilai dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.


