Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna dan para pimpinan DPRD Jabar lainnya setelah penandatanganan Raperda RPJMD 2025-2029 Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Sabtu (19/7/2025)/ANTARA
“Banyak desa yang karakter sosialnya sudah urban, tapi statusnya masih desa. Ini sudah tidak relevan, dan harus segera diubah,” ujarnya.
Selain desa, konsolidasi BUMD juga menjadi langkah strategis yang diusung. Dedi menilai banyaknya BUMD yang tersebar perlu dirampingkan agar lebih efisien dan terintegrasi, cukup dengan satu entitas utama seperti BJB.
Lebih lanjut, RPJMD juga memuat agenda penting dalam penataan ruang dan perumusan perda terkait tata kelola air. Wilayah penghasil air, kata Dedi, berhak mendapatkan insentif karena perannya dalam menyuplai kebutuhan provinsi.
Tak hanya air, tata kelola karbon pun masuk dalam prioritas. Dedi menyebutkan bahwa daerah-daerah penghasil karbon, termasuk pertanian dan hutan, perlu diberikan insentif agar tidak tertinggal dibandingkan wilayah industri.
About the Author
