Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/ANTARA/
ZONASIONAL, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil perhitungan awal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Dalam perkara ini, hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp1 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (11/8).
Budi menjelaskan, perhitungan ini masih dilakukan oleh internal KPK, namun sudah dibahas bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Masih hitungan awal, tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi,” katanya.
Kasus ini mulai disidik pada 9 Agustus 2025, setelah KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025. Selain menghitung kerugian negara, KPK juga mendalami pembagian kuota tambahan haji kepada pihak-pihak tertentu.30
Sebelumnya, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI menemukan dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota 20.000 tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama membagi kuota tersebut secara merata 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus. Skema itu dinilai melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menetapkan porsi haji khusus hanya 8 persen dan haji reguler 92 persen.
Proses penyelidikan terus berlanjut, dengan KPK berkoordinasi intensif bersama BPK untuk memastikan angka kerugian negara yang akurat sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.***
(Red/ANTARA)
About the Author
