ZONASIONAL – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah berupaya maksimal mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Meski program ini belum memiliki petunjuk teknis (juknis) yang jelas, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan optimal di kota ini.
Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menyatakan, dukungan terhadap program MBG membutuhkan sinkronisasi yang baik, terutama karena sebagian besar objek sasaran berada di bawah kewenangan Pemkot, seperti sekolah TK, SD, dan SMP.
“Data menunjukkan terdapat sekitar 310.000 siswa di jenjang SD hingga SMP. Sedangkan siswa TK mencapai sekitar 1.200. Jika program ini menyasar 20% dari total siswa, maka ada sekitar 62.000 siswa yang harus menerima manfaat MBG,” ujar Koswara dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program MBG di Balai Kota Bandung, Senin 13 Januari 2025.
Untuk memenuhi target tersebut, diperlukan setidaknya 20 dapur layak untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Ada pun saat ini, Kota Bandung baru memiliki 8 dapur yang tersedia.
Di sisi lain, Koswara menyebut pentingnya komunikasi antar pihak dan pemetaan prioritas penerima manfaat. Pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga akan menjadi langkah strategis untuk mengawal program ini.
“Kami telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, namun masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Tantan Surya Santana menyebut, program MBG sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Namun, tantangan besar seperti masalah stunting dan pengawasan standar makanan di sekolah masih menjadi perhatian utama.
About the Author
